Info Penerimaan CPNS 2016 - Pemerintah tidak menutup rapat-rapat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini. Masih ada beberapa daerah yang membutuhkan tambahan aparatur negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Daerah tersebut adalah Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara.
Dikutip dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Minggu (31/7/2016), dalam surat bernomor B/2631/M.PAN-RB/07/2016 terkait informasi pengadaan aparatur sipil negara (ASN) 2016, pemerintah telah membatasi penerimaan pegawai baru dari pelamar umum. Namun, ada beberapa profesi yang mendapat pengecualian. Profesi tersebut adalah dokter, dokter gigi, dan bidan PTT Kementerian Kesehatan, guru garis depan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan THL-TB penyuluh pertanian di Kementerian Pertanian setelah lulus seleksi dengan sistem computer assited test (CAT).
Selain itu, pemerintah juga akan membuka lowongan CPNS 2016 bagi lulusan pendidikan kedinasan atau pola pembibitan dan pengadaan formasi 2014 di lingkungan pemerintah provinsi dan beberapa kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat yang pelaksanaannya sempat tertunda, serta Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan daerah otonomi baru (DOB) juga mendapat pengecualian alias masih membuka kesempatan penerimaan CPNS 2016.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara Badrun yang dikonfirmasi terkait surat informasi pengadaan ASN 2016 mengatakan, pengecualian diberikan tak terlepas dari keinginan pemerintah provinsi. Pasalnya, Kalimantan Utara merupakan daerah otonomi baru.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara Badrun yang dikonfirmasi terkait surat informasi pengadaan ASN 2016 mengatakan, pengecualian diberikan tak terlepas dari keinginan pemerintah provinsi. Pasalnya, Kalimantan Utara merupakan daerah otonomi baru.
"Alhamdulillah ada tiga provinsi yang akan dialokasikan formasi CPNS 2016 ini, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan daerah otonomi baru,” kata Badrun.
Dia mengatakan telah menjalin komunikasi dengan Kementerian PANRB. Dia bilang, pemerintah provinsi telah melakukan analisis jabatan dan diusulkan ke Kementerian PANRB.
Kementerian PANRB sendiri menginginkan supaya Kalimantan Utara menjadi pilot project penataan birokrasi. "Ini ada SMS dari teman-teman Kemenetrian PANRB bahwa di Kalimantan Utara nantinya akan menjadi pilot project,” tambah dia.
Dia menambahkan, pemerintah provinsi telah mengusulkan jumlah beserta alokasi yang diperlukan. Dia bersyukur Kalimantan Utara mendapatkan perlakuan khusus lantaran provinsi ini berbatasan dengan negara tetangga.
"Kemarin sudah ada data-datanya terkait kuota formasi yang diajukan, hanya saja tinggal tindak lanjut daripada data-data itu. Mudah-mudahan ajuan kita dapat terpenuhi semuanya," kata dia. (sumber)