Lowongan Kerja CPNS 2017 - Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.
Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan Hakim Anggota, Kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Sekretariat Mahkamah Agung. Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.
Lowongan Kerja Juli 2017 Mahkamah Agung RI - Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.
Lowongan Kerja CPNS Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017
Humas Bersama ini disampaikan Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 Nomor: 01/Pansel/MA/07/2017 tanggal 10 Juli 2017. Mahkamah Agung RI membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia Pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Aparatur Sipil Negara yang akan ditugaskan pada lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia.
RENCANA PENEMPATAN
- Para pelamar Calon Hakim Mahkamah Agung yang dinyatakan lolos seleksi penerimaan Calon Hakim akan ditempatkan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Proses Seleksi Penerimaan Calon Hakim Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia.
- Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi.
- Seluruh tahapan proses seleksi tidak dipungut biaya apapun.
- Bersedia ditempatk an di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- Apabila dalam pendidikan Calon Hakim dinyatakan tidak lulus maka status sebagai PNS dinyatakan gugur.
- Bila ada hal hal yang kurang jelas, pelamar dapat menghubungi call center Seleksi Calon Hakim Mahkamah Agung pada nomor 082110691729 atau melalui menu helpdesk pada SSCN BKN.
PERSYARATAN
1. Persyaratan Pelamar Formasi Umum
- Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri.
- Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/Polri.
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat Keterangan dari Fakultas.
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) skala 4,00 (empat koma not), dibuktikan dengan Fotokopi ijazah dan transkrip nilai, dilegalisir sekurang- kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat.
- Usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun per tanggal 1 Desember 2017.
- Warga Negara Indonesia yang berfakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- Sehat jasmani dan rohani,
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI;
- Tidak berk edudul‹an sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/POLRI,
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta yang terakreditasi A/Unggul dengan program studi yang terakreditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saaf ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas.
- Lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dibuktikan dengan Fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat;
- Usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun per tanggal 1 Desember 2017.
- Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan format sebagai PNS/Anggota TNI/POLRI.
- Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota TNI/POLRI.
- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dari Perguruan Tinggi Negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B/Sangat Baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akredilasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas.
- lndeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua Roma tujuh puluh lima) skala 4,00 (empat koma not), dibuktikan dengan Fotokopi ijazah dan transkrip, dilegalisir sekurang-kurangnya oleh Dekan atau yang sederajat.
- Usia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan maksimal 32 (tiga puluh dua) tahun per tanggal 1 Desember 2017.
- Persyaratan pelamar formasi khusus Papua dan Papua Barat (sesuai dengan Permenpan Nomor 20 Tahun 2017 huruf C angka 3.b):
4. Persyaratan Khusus Pelamar Formasi Calon Hakim Peradilan Agama
- Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat di wilayah Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan Fotokopi ijazah yang dilegalisir, atau
- Garis keturunan orang tua (bapak) asli Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan Surat Akta Kelahiran pelamar, Fotokopi KTP bapak (ayah kandung) dan surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan/desa (formulir terlampir).
- Wajib dapat membaca dan memahami k itab kuning;
- Apabila dinyatakan tidak mampu sebagaimana poin a maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;
- Beragama Islam.
V. TATA CARA PENDAFTARAN
- Jika Anda memenuhi kualifikasi pekerjaan dan berminat untuk melamar perkerjaan ini, silakan kirimkan lamaran Anda secara online melalui website berikut ini :
- Melakukan registrasi online melalui situs https://sscn.bkn.go.id mulai hari Selasa, 1 Agustus 2017 dan ditutup pada hari Sabtu 26 Agustus 2017 dengan mengisi form yang telah disediakan menggunakan data kependudukan yang valid (harap mencalat dan menyimpan dengan baik user name dan password pada saat registrasi).
- Metode Ujian Calon Hakim Tahun Anggaran 2017 akan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT). Ujian CAT dilaksanakan di 30 (tiga puluh) lokasi, pelamar dapat memilih lokasi ujian terdekat. Adapun lokasi ujian Computer Assisted Test (CAT)dimaksud adalah sebagai berikut:
1. BKN Pusat di Jakarta
2. Kanreg BKN I Yogyakarta
3. Kanreg BKN II Surabaya
4. Kanreg BKN III Bandung
S. Kanreg BKN IV Makassar
6. Kanreg BKN VI Medan
7. Kanreg BKN VII Palembang
8. Kanreg BKN \/III Banjarmasin
9. Kanreg BKN IX Papua 10, Kanreg BKN X Denpasar
11. Kanreg BKN XI Manado
12. Kanreg BKN XII Pekanbaru
13. Kanreg BKN XIII Aceh
14. UPT BKN Padang
15. UPT BKN Jambi
16. UPT BKN Kendar i
17. UPT BKN Mataram
18. UPT BKN Serang
19. UPT BKN Gorontalo
20. UPT BKN Semarang
21. PT/PTA Nusa Tenggara Timur
22. PT/PTA Kalimantan Timur
23. PT/PTA Kalimantan Barat
24. PT/PTA Kalimantan Tengah
25. PT/PTA Bangka Belitung
26. PT/PTA Maluku Utara
27. PT/PTA Sulawesi Tengah
28. PT/PTA Lampung 29, PT/PTA Maluku
30. PT/PTA Bengkulu
Setelah melaLukan registrasi online dan mendapatkan Kartu Pendaftaran Registrati Online, pelamar harus rnenyampaikan surat lamaran tertulis dengan melampirkan:
- Dokumen (prinf out) Kartu Pendaftaran Registrasi Online;
- Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,-yang ditujukan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI, Tanggal surat lamaran disesuaikan dengan tanggal pada saat melakukan registrasi online pada SSCN BKN yaitu di antara tanggal 1 s.d. 26 Agustus 2017;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- Fotokopi ljazah dan transkrip nilai dilegalisir oleh pejabal yang berwenang;
- Untuk Formasi Pelamar Umum dan Formasi Pelamar Papua dan Papua Barat, Surat Keterangan/bukti lain yang menunjukkan program studi pelamar terakreditasi minimal B/Sangat Baik, dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak te1ulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat Keterangan dari Fakultas;
- Untuk Formasi Pelamar Cumlaude, Surat Keterangan/bukti lain yang menunjukkan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang terakreditasi A/Unggul dengan program studi yang teral‹reditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan, jika akreditasi tidak tertulis di dalam ijazah, maka dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas;
- Pas foto terbaru ukuran 4 Cm x 6 cm sebanyak 4 lembar (latar belakang warna merah), dengan menuliskan nomor registrasi online dan nama pelamar di belakang foto tersebut
Berkas-berkas tersebut dimasukkan ke dalam amplop warna coklat dan disudut kanan atas ditempel potongan nomor pendaftaran registrasi online. Selanjutnya dikirimkan kepada Panitia Seleksi Penerirraan Calon Hakim Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 melalui POS dengan PO BOX 2700 Jakarta 10027 paling lambat tanggal 26 Agustus 2017 Cap Pos dan selambat-lambatnya diterima tanggal 31 Agustus 2017.
Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs https://sscn.bkn, qo.id.
Sumber